By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
LigaAsuransi
Rabu, Jun 25, 2025
  • What's Hot:
  • Ulas Berita
  • Risk Recommendation
  • Berita Kecelakaan
  • Financial Liability
  • Breaking News
  • Asuransi Marine Cargo
  • Marine
    • Asuransi Marine Cargo
    • Asuransi Marine Hull
  • Business
    • Engineering
      • Asuransi Konstruksi
    • Financial Liability
      • Financial Risk
      • Airport Liability Insurance
      • Asuransi Liability
      • Financial Liability
      • General Liability Insurance
      • Liability Insurance
      • Product Liability Insurance
      • Professional Liability Insurance
      • Public Liability Insurance
  • Property
    • Asuransi Properti
    • Asuransi Banjir
    • Property All Risk
  • Retail
    • Motor Vehicle
    • Life & Health
      • Asuransi Kesehatan
      • Asuransi Jiwa
  • Agrobisnis
  • Breaking News
  • Proteksi UMKM
  • English
    • 中文
Reading: Langkah Strategis: Pemerintah Wajib Segera Bentuk Lembaga Penjamin Polis
Subscribe
Font ResizerAa
LigaAsuransiLigaAsuransi
  • English
  • Home
  • Asuransi Kendaraan Bermotor
  • Asuransi Pengiriman Barang
  • Bedah Klausul
  • Asuransi Cyber
  • Asuransi Umum
  • Golf
  • Risk Recommendation
Search
  • Marine
    • Marine Cargo Insurance
    • Asuransi Marine Hull
    • P&I
    • Shipbuilders
  • Oil and Gas
  • Mining
    • Batubara
    • Mining Industry
    • Asuransi Pertambangan
    • Industri Pertambangan
  • Power
    • Asuransi Pembangkit Listrik
  • Infrastructure
  • Commercial
  • Construction
    • Heavy Equipment Insurance
    • Machinery Breakdown Insurance
    • Asuransi Konstruksi
  • InsurTech
  • Insurance Update
    • Bedah Polis
    • Bedah Klausul
    • Ulas Berita
    • Tips & Tricks
  • Legal Liability
    • Asuransi Liability
  • Life & Health
  • English
    • 中文

Trending →

Co-Payment Asuransi Kesehatan Karyawan: Apa Itu, Bagaimana Cara Kerjanya, dan Dampaknya bagi HR?

By Intan Aulia
June 24, 2025

Ternyata Beda! Ini 5 Hal yang Membedakan Asuransi Mobil Listrik dan Mobil Biasa

By Hikmah Herdiana
June 25, 2025

Segudang Dampak Letusan Gunung Lewotobi terhadap Industri Asuransi: Dari Penerbangan hingga Properti

By Omar Farhan
June 20, 2025

Tips Penghematan Biaya Asuransi Kesehatan Karyawan Tanpa Ada yang Dirugikan

By Intan Aulia
June 20, 2025

Memahami Jaminan Tindak Penipuan Internal: Perlindungan Penting untuk Perusahaan Anda

By Omar Farhan
June 19, 2025
Follow US
©Copyright by Liga Asuransi - PT. L&G Insurance Broker
LigaAsuransi > Blog > Industri Asuransi > Langkah Strategis: Pemerintah Wajib Segera Bentuk Lembaga Penjamin Polis
Industri Asuransi

Langkah Strategis: Pemerintah Wajib Segera Bentuk Lembaga Penjamin Polis

Irvan Rahardjo
By Irvan Rahardjo
Published Februari 6, 2024
627 Views
5 Min Read
Share
SHARE

Tulisan ini sudah pernah dimuat id Investor Daily, 15 Maret 2021dengan “judul Lembaga Penjamin Polis Harus Segera Dibentuk”

Liga Asuransi – Pemerintah perlu segera membentuk Lembaga Penjamin Polis (LPP) mengingat serangkaian kasus asuransi jiwa yang merugikan telah menggerus kepercayaan masyarakat terhadap industri ini. Lebih lanjut, pembentukan LPP sesuai dengan amanat Undang-Undang Perasuransian No. 40 Tahun 2014 yang seharusnya telah terealisasi pada 2017.

Hingga kini, terdapat dua skenario terkait LPP. Pertama, LPP dapat dibentuk sebagai entitas baru. Kedua, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang biasanya menjamin simpanan dana di bank, dapat berperan ganda sebagai penjamin polis. Langkah ini diambil agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana besar, mengingat pembentukan LPP memerlukan modal minimal Rp 4 triliun.

Jika kewenangan LPS diperluas, perlu adanya amandemen Undang-Undang LPS, yang dapat diakomodasi melalui Omnibus Law Sektor Keuangan yang sedang disiapkan pemerintah. DPR, pelaku industri asuransi jiwa, dan pengamat mendukung pembentukan LPP, tetapi mengingatkan agar lembaga ini tidak menimbulkan moral hazard.

Kepala Eksekutif bidang Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK, Riswinandi, menyatakan bahwa pembentukan LPP masih dalam proses pembahasan. Detailnya masih dalam tahap pembicaraan.

Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) II Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Moch Ihsanuddin, menyatakan bahwa OJK mendukung pembentukan LPP sebagai penyelenggara program penjamin polis. Meskipun OJK mendukung, namun bukanlah lembaga yang berhak menginisiasi pembentukan LPP, sebab kewenangan tersebut ada pada pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan.

Menurut Pasal 54 UU 40/2014 tentang Perasuransian, LPP, yang berperan sebagai lembaga mediasi untuk penyelesaian sengketa antara pemegang polis dan perusahaan asuransi, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari OJK sebelum mediasi. Hasil mediasi bersifat final dan mengikat bagi para pihak. Pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Pasal 53 dalam undang-undang tersebut menetapkan bahwa semua perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis. Tertulis dalam UU, penyelenggaraan program ini harus diatur dalam waktu tiga tahun setelah UU Perasuransian berlaku, sehingga LPP seharusnya sudah berdiri sebelum 2017.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Togar Pasaribu, menyatakan urgensi pembentukan LPP. Setiap kali muncul informasi tentang perusahaan asuransi bermasalah, regulator dan pemerintah kerap enggan menutup perusahaan tersebut.

“Jika ada LPP, pemerintah akan lebih berani menutup perusahaan asuransi. Itu salah satu manfaat LPP; pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil tindakan. Jadi, perusahaan asuransi diuntungkan, pemegang polis diuntungkan, dan regulator juga diuntungkan. Lembaga ini bukan hanya mendesak, tapi sangat mendesak,” ujar Togar.

Meskipun terlambat, Togar menyebut bahwa sekarang adalah momentum yang tepat untuk segera mewujudkan LPP. Hal ini mengikuti serangkaian kasus asuransi jiwa bermasalah, seperti AJB Bumiputera 1912, Jiwasraya, Asabri, WanaArtha Life, dan Kresna Life. AJB Bumiputera mengalami masalah sejak awal 2000-an, dengan berbagai dispensasi pemerintah yang tidak dapat dipenuhi oleh asuransi mutual tersebut. Pada periode 2009-2010, Bumiputera menerima 10 surat peringatan (SP) dari regulator. Sejak 21 Oktober 2016, OJK resmi mengambil alih proses restrukturisasi Bumiputera.

Bumiputera saat ini memiliki aset Rp 10,1 triliun, sementara kewajiban melonjak menjadi Rp 30,42 triliun, dengan ekuitas negatif Rp 20,44 triliun. Hingga Juni 2020, total anggota mencapai 2,85 juta terdiri atas 2 juta nasabah perorangan dan 847.246 peserta asuransi kumpulan. Bumiputera kini menjual aset untuk menutupi sebagian kewajiban, sementara pemerintah menolak jalan bail-out.

Kasus Jiwasraya dimulai dari gagal bayar polis saving plan pada Oktober 2018, mengakibatkan utang mencapai Rp 19,3 triliun pada November 2020 dengan ekuitas negatif Rp 38,6 triliun. Namun, polis Jiwasraya kini direstrukturisasi dan dialihkan ke Indonesia Financial Group (IFG Life), dengan sekitar 52% nasabah korporasi dan 10% nasabah ritel Jiwasraya mengikuti program restrukturisasi.

Kasus berikutnya menimpa Asabri, WanaArtha Life, dan Kresna Life, yang terkena kerugian investasi di pasar modal.

Togar menegaskan, kehadiran LPP bertujuan utama untuk memastikan perlindungan konsumen seiring terungkapnya tata kelola yang buruk dari perusahaan asuransi. “Jika kita mengetahui adanya permasalahan di perusahaan asuransi, regulator dapat langsung bertindak, mengurangi jumlah korban, dan memaksa perusahaan tutup; di situlah peran LPP,” terang Togar.

Dengan adanya LPP, regulator akan mendapatkan keuntungan karena dapat lebih tegas dan tidak ragu-ragu dalam mengambil tindakan. Tindakan regulator, baik dari Bank Indonesia (BI) maupun OJK, akan menjadi lebih terukur, pasti, dan perlindungan konsumen dapat terwujud dengan baik. Dari sisi perusahaan, kehadiran LPP akan menjadi keuntungan karena dapat meningkatkan persepsi dan kepercayaan masyarakat, sehingga masyarakat tidak lagi ragu untuk membeli produk asuransi. (hg)

Dalam menghadapi tantangan serangkaian kasus asuransi jiwa bermasalah, terbukti bahwa keberadaan Lembaga Penjamin Polis (LPP) menjadi sangat mendesak. Momentum ini menjadi titik terang untuk pemerintah segera mewujudkan LPP, sebagai langkah kritis dalam memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Dengan kehadiran LPP, pemerintah akan mendapatkan keberanian untuk mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan asuransi yang bermasalah, memberikan perlindungan optimal bagi pemegang polis, dan menguatkan peran regulator.

Kasus-kasus seperti AJB Bumiputera 1912, Jiwasraya, Asabri, WanaArtha Life, dan Kresna Life menunjukkan perlunya lembaga penjamin yang dapat menangani sengketa dan melindungi konsumen. Keberadaan LPP diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan, aman, dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Dengan begitu, LPP menjadi solusi integral untuk menjaga kesehatan industri asuransi Indonesia dan memberikan keyakinan positif bagi pemangku kepentingan.

Artikel ini adalah bagian dari buku “BANGKITNYA ASURANSI KAMI” dengan pembicara utama Profesor Muhammad Eddi Purnawan, Anggota Dewan Pengawas OJK. Februari 2024. ISBN, Penerbit IPB Press. 

Harga buku ini Rp 155.000 dan bisa dipesan melalui ligasuransi.com.

Pesan sekarang!

0811-8507-773 (CALL – WHATSAPP – SMS)

Bangkitnya Asuransi Kami by Irvan Rahardjo

TAGGED:asuransi indonesiaIrvan RahardjoLembaga Penjamin Polislembaga perlindungan polis
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp LinkedIn Threads Copy Link Print
ByIrvan Rahardjo
Follow:
Lebih dari 40 tahun berkecimpung di dunia asuransi dimulai dari asuransi joint venture hingga pernah menjadi Direksi Asuransi BUMN ; Komisaris Independen AJB Bumiputera 1912 dan Asuransi SOMPO Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama di L&G Risk Insurance Broker.
Previous Article 7 Pilihan Berita Asuransi Indonesia Februari 2024 – Minggu Ke 1
Next Article 7 Pilihan Berita Asuransi Indonesia Februari 2024 – Minggu Ke 2

Latest News

Co-Payment Asuransi Kesehatan Karyawan: Apa Itu, Bagaimana Cara Kerjanya, dan Dampaknya bagi HR?
Asuransi Kesehatan
Juni 24, 2025
42 Views
Ternyata Beda! Ini 5 Hal yang Membedakan Asuransi Mobil Listrik dan Mobil Biasa
Asuransi Kendaraan Bermotor
Juni 24, 2025
52 Views
Segudang Dampak Letusan Gunung Lewotobi terhadap Industri Asuransi: Dari Penerbangan hingga Properti
Risk Recommendation
Juni 20, 2025
73 Views
Tips Penghematan Biaya Asuransi Kesehatan Karyawan Tanpa Ada yang Dirugikan
Asuransi Kesehatan
Juni 20, 2025
68 Views
Memahami Jaminan Tindak Penipuan Internal: Perlindungan Penting untuk Perusahaan Anda
Asuransi Fidelity
Juni 19, 2025
71 Views
Melindungi Investasi Singapura dalam Proyek Energi, Infrastruktur, dan Pertambangan di Indonesia
Bisnis
Juni 18, 2025
77 Views
Cara Efektif Menilai Risiko Kapal Anda Sebelum Membeli Asuransi
Asuransi Marine Hull
Juni 16, 2025
83 Views
Ledakan Dahsyat Guncang Kapal Kontainer Singapura di India, 4 Awak Hilang: Dan 7 Insiden Kecelakaan Terupdate yang Menggemparkan
Berita Kecelakaan
Juni 13, 2025
104 Views
Cara Efektif Menilai Risiko Kapal Anda Sebelum Membeli Asuransi
Asuransi Marine Hull
Juni 9, 2025
136 Views
Inovasi Asuransi Parametrik untuk Sektor Pertanian: Solusi Masa Depan Ketahanan Pangan Nasional
Agrobisnis Industri Pertanian Risk Recommendation
Juni 8, 2025
145 Views

Related ↷

Tantangan dan Peluang Industri Asuransi di Tahun 2025: Dan 7 Berita Asuransi Terupdate di Indonesia

December 24, 2024

OJK & Government News Update Minggu ke 3 Januari 2021

January 26, 2021
Top News Liga Asuransi

5 Berita Asuransi Pilihan Bulan Juli 2021

August 2, 2021

Sederet Prospek Bisnis Industri Asuransi Tahun 2021 yang Perlu Anda Ketahui

December 29, 2020
  • Advertise with us
  • Newsletters
  • Complaint
  • Deal
Stay tuned for a blend of captivating content that not only informs but also inspires you to navigate the ever-evolving landscape of technology, marketing, and market trends!
LigaAsuransi
  • Asuransi Marine Cargo
  • Asuransi Konstruksi
  • Broker Asuransi
  • InsurTech
  • Property

©Copyright 2025 by Liga Asuransi – PT. L&G Insurance Broker