Dampak POJK 34/2024 dan POJK 36/2024 bagi Industri Asuransi dan Peran Broker Asuransi

Liga Asuransi – Sobat pembaca, apa kabar? Semoga Anda, keluarga, dan bisnis Anda dalam keadaan baik dan terus berkembang. Seperti biasa, di blog ini kita fokus membahas manajemen risiko dan asuransi, memberikan wawasan terbaru untuk membantu Anda dalam menghadapi tantangan bisnis dan perlindungan finansial. Kali ini, kita akan membahas POJK terbaru yang berdampak langsung pada industri asuransi, termasuk peran broker asuransi dan strategi adaptasi yang diperlukan. Jika artikel ini bermanfaat, silakan bagikan kepada rekan Anda. Jangan lupa, temukan ratusan artikel informatif lainnya hanya di blog ini. Selamat membaca! 🚀

Industri asuransi memainkan peran vital dalam perekonomian suatu negara dengan menyediakan perlindungan keuangan bagi individu dan bisnis terhadap berbagai risiko. Untuk memastikan industri ini tetap sehat, berkelanjutan, dan dapat dipercaya, diperlukan regulasi yang ketat dan dinamis. Regulasi asuransi tidak hanya melindungi kepentingan pemegang polis, tetapi juga memastikan bahwa perusahaan asuransi dan broker asuransi beroperasi secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh otoritas terkait.

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran utama dalam mengatur dan mengawasi industri keuangan, termasuk sektor asuransi. Seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi, dan tantangan global, OJK terus melakukan revisi dan pembaruan regulasi untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi terkini. Salah satu bentuk pembaruan tersebut adalah diterbitkannya POJK 34/2024 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia di Industri Asuransi dan POJK 36/2024 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Reasuransi. Kedua regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan standar kompetensi tenaga kerja di industri asuransi serta memperkuat tata kelola perusahaan asuransi, reasuransi, dan broker asuransi agar lebih transparan dan profesional.

Pada tanggal 3 Februari 2025 bertempat di Hotel Kempinski Jakarta, penulis diundang untuk mengikuti acara penjelasan lengkap dari OJK, berikut ini laporannya. 

Artikel ini akan membahas secara mendalam bagaimana POJK 34/2024 dan POJK 36/2024 mempengaruhi industri asuransi, khususnya bagi perusahaan asuransi umum dan broker asuransi. Dengan memahami perubahan regulasi ini, para pelaku industri dapat menyesuaikan strategi mereka agar tetap kompetitif dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh OJK.

Ringkasan POJK 34/2024: Pengembangan Kualitas SDM di Industri Asuransi

Industri asuransi merupakan sektor yang sangat bergantung pada keahlian sumber daya manusia (SDM). Kualitas tenaga kerja dalam industri ini menentukan efektivitas pengelolaan risiko, pelayanan kepada nasabah, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Untuk meningkatkan daya saing industri asuransi di era digital dan pasar global yang semakin dinamis, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK 34/2024. Regulasi ini menekankan pentingnya pengembangan SDM secara sistematis dan berkelanjutan agar industri asuransi dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta perubahan kebutuhan pelanggan.

Tujuan POJK 34/2024

POJK 34/2024 dirancang untuk meningkatkan kualitas SDM di industri asuransi agar lebih kompetitif dan profesional. Regulasi ini juga bertujuan untuk menyesuaikan kompetensi tenaga kerja dengan perkembangan era digital yang semakin mempengaruhi pola bisnis asuransi, seperti digitalisasi layanan, penggunaan big data, hingga implementasi kecerdasan buatan (AI). Dengan adanya regulasi ini, OJK berharap bahwa perusahaan asuransi, broker asuransi, dan reasuransi dapat memiliki tenaga kerja yang terstandarisasi, kompeten, dan memiliki sertifikasi yang diakui sehingga mampu memberikan layanan terbaik bagi nasabah serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri asuransi.

Ketentuan Utama POJK 34/2024

Regulasi ini mengatur beberapa ketentuan utama yang harus dipatuhi oleh perusahaan asuransi, broker asuransi, serta perusahaan reasuransi, antara lain:

• Alokasi Dana untuk Pengembangan SDM

Setiap perusahaan wajib mengalokasikan minimal 3,5% dari total beban pegawai untuk program pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi tenaga kerja.

Dana ini harus digunakan untuk meningkatkan kompetensi karyawan, baik dalam aspek teknis asuransi maupun keterampilan manajerial.

• Standarisasi Kompetensi SDM

SDM dalam industri asuransi harus memiliki sertifikasi yang diakui oleh OJK sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Perusahaan wajib memastikan bahwa karyawan yang menduduki posisi strategis memiliki keahlian dan sertifikasi yang relevan.

Peningkatan kualitas tenaga kerja harus mencakup penguasaan terhadap regulasi, praktik underwriting, manajemen risiko, serta layanan pelanggan.

• Pelaporan dan Evaluasi Berkala

Perusahaan diwajibkan untuk melaporkan rencana dan realisasi program pengembangan SDM secara berkala kepada OJK.

Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perusahaan benar-benar menerapkan kebijakan peng

Ringkasan POJK 36/2024: Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Industri asuransi di Indonesia terus berkembang dengan meningkatnya kebutuhan akan perlindungan risiko, baik untuk individu maupun korporasi. Untuk memastikan penyelenggaraan usaha asuransi yang lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan perkembangan teknologi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan POJK 36/2024. Regulasi ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kepercayaan publik, serta menyesuaikan aturan dengan tren digitalisasi yang semakin mempengaruhi industri asuransi.

Tujuan POJK 36/2024

POJK 36/2024 dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi dan reasuransi memiliki tata kelola yang lebih baik, lebih transparan, serta mampu beradaptasi dengan ekosistem bisnis asuransi modern. Regulasi ini juga menyesuaikan beberapa ketentuan dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi layanan asuransi, termasuk penggunaan data analitik, otomatisasi klaim, serta distribusi produk asuransi secara digital.

Dengan adanya POJK ini, diharapkan perusahaan asuransi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan berbasis teknologi kepada nasabah. Selain itu, regulasi ini juga bertujuan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan dalam praktik asuransi serta memastikan bahwa agen dan broker asuransi bekerja secara profesional dan sesuai dengan standar industri.

Ketentuan Utama POJK 36/2024

• Perluasan Cakupan Usaha bagi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

Perusahaan asuransi dan reasuransi kini diberikan fleksibilitas lebih besar dalam mengembangkan bisnisnya, termasuk dengan memperkenalkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Regulasi ini juga memberikan ruang bagi asuransi syariah untuk memperluas cakupan produk dan layanannya.

• Penguatan Aturan tentang Klaim dan Perilaku Agen Asuransi

Aturan mengenai pengelolaan klaim diperketat untuk memastikan bahwa proses penyelesaian klaim dilakukan dengan lebih cepat dan transparan.

Agen asuransi harus memiliki sertifikasi yang diakui dan menjalankan praktik yang sesuai dengan kode etik industri untuk mencegah penyalahgunaan dalam pemasaran produk asuransi.

• Digitalisasi Penyelenggaraan Usaha Asuransi

POJK 36/2024 mendorong perusahaan asuransi dan reasuransi untuk memanfaatkan teknologi digital dalam seluruh proses bisnis, mulai dari pemasaran, underwriting, hingga pengelolaan klaim.

Penggunaan InsurTech (Insurance Technology) dan big data menjadi bagian penting dalam transformasi industri asuransi.

• Implikasi bagi Broker Asuransi

Perubahan dalam Mekanisme Pengelolaan Risiko dan Klaim

Broker asuransi harus memahami perubahan dalam proses klaim yang lebih ketat dan transparan agar dapat membantu klien dengan lebih baik.

Broker juga harus mengikuti perkembangan dalam sistem manajemen risiko berbasis digital yang diterapkan oleh perusahaan asuransi dan reasuransi.

• Peluang di Pasar Asuransi Digital

Dengan semakin berkembangnya digitalisasi asuransi, broker asuransi dapat memanfaatkan teknologi untuk menawarkan layanan berbasis digital, seperti konsultasi asuransi online, platform perbandingan produk, dan sistem manajemen polis yang lebih efisien.

Kolaborasi dengan InsurTech menjadi strategi yang dapat digunakan oleh broker untuk tetap relevan dalam era digital.

Dengan implementasi POJK 36/2024, industri asuransi Indonesia akan semakin transparan, efisien, dan berbasis teknologi. Broker asuransi harus siap beradaptasi dengan perubahan ini agar tetap kompetitif dalam memberikan layanan terbaik bagi klien mereka.

Dampak POJK 34/2024 dan POJK 36/2024 terhadap Industri Asuransi Umum

Penerapan POJK 34/2024 dan POJK 36/2024 membawa perubahan signifikan bagi industri asuransi umum di Indonesia. Dengan fokus utama pada pengembangan SDM dan penguatan tata kelola perusahaan asuransi, regulasi ini bertujuan untuk menciptakan industri yang lebih profesional, transparan, dan siap menghadapi era digital. Meskipun demikian, implementasi regulasi ini juga membawa tantangan tersendiri bagi perusahaan asuransi umum yang harus menyesuaikan operasional mereka agar tetap kompetitif dan patuh terhadap aturan baru.

• Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Asuransi

Kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi sering kali menjadi tantangan, terutama dalam hal transparansi proses klaim dan kualitas layanan. Dengan adanya regulasi yang lebih ketat dalam POJK 36/2024, perusahaan asuransi diharuskan untuk memiliki tata kelola yang lebih baik, termasuk dalam menangani klaim dengan proses yang lebih cepat dan transparan.

Sementara itu, POJK 34/2024 yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas SDM juga berkontribusi dalam membangun citra positif industri asuransi. Dengan adanya persyaratan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi yang diakui OJK, layanan yang diberikan oleh perusahaan asuransi umum diharapkan menjadi lebih profesional dan sesuai dengan standar internasional.

Regulasi ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi nasabah tetapi juga memastikan bahwa perusahaan asuransi umum memiliki tenaga kerja yang kompeten dalam mengelola risiko serta memberikan solusi perlindungan yang optimal.

Peluang dan Tantangan bagi Perusahaan Asuransi Umum

• Adaptasi terhadap Regulasi Baru

Perusahaan asuransi umum harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pengembangan SDM, terutama dalam bentuk pelatihan dan sertifikasi.

Standarisasi kompetensi tenaga kerja dapat menjadi tantangan bagi perusahaan yang belum memiliki sistem pengelolaan SDM yang baik.

• Investasi dalam Digitalisasi

POJK 36/2024 mendorong perusahaan asuransi untuk mempercepat adopsi teknologi digital dalam layanan asuransi, termasuk otomatisasi underwriting, klaim berbasis AI, dan pemasaran digital.

Namun, transformasi digital ini juga menuntut kesiapan dari segi infrastruktur teknologi serta keamanan data, terutama dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks.

• Peningkatan Biaya Operasional

Penerapan standar baru dalam manajemen risiko, tata kelola perusahaan, dan digitalisasi memerlukan investasi besar dalam jangka pendek.

Perusahaan yang tidak mampu beradaptasi dengan cepat akan menghadapi tantangan dalam mempertahankan daya saing di pasar.

• Pengaruh terhadap Produk Asuransi Umum

Penyesuaian dalam Kebijakan Underwriting dan Premi

Dengan adanya standar tata kelola baru dalam POJK 36/2024, perusahaan asuransi umum perlu menyesuaikan kebijakan underwriting agar lebih akurat dalam menilai risiko.

Regulasi ini juga dapat berdampak pada penyesuaian struktur premi, terutama untuk produk-produk yang memiliki tingkat risiko tinggi.

• Peningkatan Permintaan Asuransi Berbasis Syariah

POJK 36/2024 memberikan ruang lebih luas bagi asuransi syariah, termasuk dalam hal diversifikasi produk dan ekspansi pasar.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip keuangan syariah, perusahaan asuransi umum yang memiliki unit syariah dapat memanfaatkan peluang ini untuk memperluas bisnis mereka.

Secara keseluruhan, penerapan POJK 34/2024 dan POJK 36/2024 akan membawa dampak besar bagi industri asuransi umum. Dengan regulasi yang lebih ketat, industri ini akan semakin profesional dan terpercaya di mata masyarakat. Namun, untuk bisa bertahan dan berkembang, perusahaan asuransi umum harus berinvestasi dalam pengembangan SDM, transformasi digital, serta menyesuaikan produk mereka agar tetap kompetitif di pasar yang terus berkembang.

Peran Strategis Broker Asuransi dalam Menghadapi POJK 34/2024 dan POJK 36/2024

Sebagai bagian dari ekosistem industri asuransi, broker asuransi memiliki peran penting dalam membantu perusahaan, baik asuransi maupun klien, memahami dan beradaptasi dengan regulasi terbaru yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). POJK 34/2024 dan POJK 36/2024 membawa perubahan signifikan terhadap industri, termasuk dalam aspek pengelolaan SDM, tata kelola perusahaan, dan digitalisasi layanan asuransi. Dalam situasi ini, broker asuransi tidak hanya bertindak sebagai perantara antara nasabah dan perusahaan asuransi tetapi juga sebagai konsultan strategis yang dapat membantu klien dalam memahami serta menyesuaikan kebijakan asuransi dengan regulasi yang baru.

• Sebagai Konsultan dalam Menyesuaikan Regulasi Baru

Salah satu peran utama broker asuransi dalam menghadapi POJK 34/2024 dan POJK 36/2024 adalah menjadi konsultan bagi klien dalam menyesuaikan diri dengan regulasi baru. Mengingat regulasi ini menekankan peningkatan tata kelola dan transparansi dalam bisnis asuransi, perusahaan yang membeli produk asuransi memerlukan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana perubahan aturan ini memengaruhi kebutuhan perlindungan mereka.

Broker asuransi yang kompeten harus memiliki pemahaman mendalam mengenai aturan baru dan bagaimana implikasinya terhadap berbagai lini bisnis. Beberapa tugas yang harus dijalankan broker dalam peran ini meliputi:

1. Menganalisis kebutuhan asuransi klien berdasarkan regulasi terbaru.
2. Menyesuaikan kontrak polis dengan ketentuan POJK 36/2024, terutama dalam hal tata kelola klaim, perilaku agen, dan cakupan bisnis yang diizinkan.
3. Memberikan edukasi kepada klien tentang bagaimana regulasi ini meningkatkan perlindungan mereka serta apa saja yang perlu diperhatikan dalam memilih polis asuransi yang sesuai.
4. Membantu Klien dalam Memilih Produk Asuransi yang Sesuai

Dengan adanya perubahan dalam POJK 36/2024, perusahaan asuransi akan melakukan penyesuaian produk dan kebijakan underwriting. Oleh karena itu, broker asuransi harus berperan dalam membantu klien memahami perubahan ini dan memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

Regulasi baru ini juga membuka peluang bagi pengembangan produk berbasis digital dan syariah, sehingga broker harus siap memberikan rekomendasi terbaik, baik untuk perlindungan konvensional maupun syariah. Broker juga harus memiliki pemahaman tentang bagaimana regulasi ini mempengaruhi harga premi, manfaat polis, serta risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan broker dalam membantu klien memilih produk yang tepat adalah:

1. Membandingkan produk asuransi yang sesuai dengan regulasi baru.
2. Memberikan rekomendasi berdasarkan profil risiko klien dan standar baru dalam industri.
3. Menyesuaikan perlindungan asuransi klien dengan kebijakan baru terkait transparansi dan tata kelola.
4. Pentingnya Digitalisasi bagi Broker Asuransi
5. POJK 36/2024 secara khusus menekankan pentingnya digitalisasi dalam bisnis asuransi. Hal ini memberikan tantangan sekaligus peluang bagi broker asuransi untuk mengembangkan layanan berbasis teknologi agar tetap relevan dalam persaingan industri.

Broker asuransi yang ingin bertahan dalam era digital harus mengadopsi berbagai solusi teknologi, seperti:

1. Penggunaan platform digital untuk konsultasi dan layanan klien.
2. Implementasi sistem manajemen asuransi berbasis cloud untuk mempermudah pengelolaan polis dan klaim.
3. Pemanfaatan InsurTech untuk otomatisasi proses underwriting dan analisis risiko.

Digitalisasi tidak hanya membantu broker dalam meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif dalam menjangkau lebih banyak pelanggan. Broker yang mengadopsi teknologi akan lebih cepat dalam memberikan solusi kepada klien serta mampu bersaing dengan model bisnis baru dalam industri asuransi.

• Meningkatkan Kompetensi Tim Broker

POJK 34/2024 mewajibkan perusahaan asuransi, termasuk broker, untuk mengalokasikan 3,5% dari total beban pegawai untuk pengembangan SDM. Ini berarti broker asuransi harus memastikan bahwa tim mereka memiliki sertifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan regulasi baru.

Beberapa langkah yang dapat diambil oleh broker asuransi untuk meningkatkan kompetensi timnya antara lain:

1. Mengikuti pelatihan dan sertifikasi yang diakui oleh OJK.
2. Meningkatkan pemahaman tentang risiko, underwriting, dan regulasi terbaru.
3. Mengembangkan keahlian dalam analisis data dan digitalisasi layanan asuransi.

Dengan memiliki tenaga kerja yang kompeten dan tersertifikasi, broker asuransi dapat memberikan layanan yang lebih berkualitas, transparan, dan sesuai dengan standar industri yang telah ditetapkan dalam POJK terbaru.

Dengan adanya POJK 34/2024 dan POJK 36/2024, industri asuransi akan mengalami perubahan besar, baik dalam aspek tata kelola, pengelolaan SDM, maupun digitalisasi layanan. Broker asuransi memiliki peran strategis dalam membantu klien memahami dan menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi ini.

Untuk tetap kompetitif, broker asuransi harus:

1. Menjadi konsultan yang andal dalam membantu klien menyesuaikan diri dengan regulasi baru.
2. Membantu klien memilih produk asuransi yang sesuai dengan kebijakan terbaru.
3. Mengadopsi digitalisasi agar lebih efisien dan kompetitif dalam industri.
4. Memastikan bahwa tim broker memiliki keahlian dan sertifikasi yang sesuai dengan POJK 34/2024.

Dengan strategi yang tepat, broker asuransi tidak hanya mampu bertahan dalam era regulasi baru tetapi juga dapat memanfaatkan peluang yang muncul untuk memperluas pasar dan meningkatkan kualitas layanan bagi klien mereka.

Strategi bagi Broker Asuransi dalam Menghadapi Perubahan Regulasi

Dengan diberlakukannya POJK 34/2024 dan POJK 36/2024, industri asuransi di Indonesia memasuki babak baru yang menuntut penyesuaian dalam tata kelola, SDM, dan digitalisasi layanan. Broker asuransi memiliki peran strategis dalam menjembatani perubahan ini dengan memastikan bahwa mereka tetap kompetitif, profesional, dan mampu memberikan nilai tambah bagi klien. Untuk itu, diperlukan strategi yang tepat agar broker asuransi dapat beradaptasi dengan regulasi terbaru dan tetap relevan di industri yang semakin dinamis.

• Mengadopsi Teknologi Digital dalam Layanan Asuransi

Salah satu dampak terbesar dari POJK 36/2024 adalah dorongan terhadap digitalisasi industri asuransi. Perusahaan asuransi diharuskan untuk lebih transparan, cepat, dan efisien dalam pengelolaan polis serta klaim. Broker asuransi harus menyesuaikan diri dengan tren ini dengan mengadopsi teknologi digital dan InsurTech agar layanan mereka tetap relevan. 

Menggunakan aplikasi Insurance Broking System yang handal, dengan teknologi terbaru dan mobile. Salah satu aplikasi Insurance Broking System yang baik dan terbukti sukses dan siap digunakan di Indonesia adalah LIGASYS. Silahkan dicoba. 

Beberapa langkah yang dapat dilakukan broker asuransi dalam mengadopsi digitalisasi:

1. Mengembangkan platform online untuk konsultasi, pembelian, dan pengelolaan polis asuransi secara real-time.
2. Menggunakan big data dan analitik untuk memahami kebutuhan klien dan memberikan rekomendasi produk yang lebih tepat.
3. Memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk otomatisasi administrasi, analisis risiko, dan pelayanan pelanggan.
4. Menerapkan sistem CRM (Customer Relationship Management) yang memungkinkan komunikasi lebih efektif dengan klien.

Digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memperluas jangkauan broker asuransi dalam menjangkau lebih banyak pelanggan dengan layanan yang lebih cepat dan modern.

• Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi SDM

POJK 34/2024 mewajibkan perusahaan asuransi, termasuk broker asuransi, untuk mengalokasikan 3,5% dari beban pegawai untuk pelatihan dan pengembangan SDM. Ini berarti broker asuransi harus lebih fokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja mereka agar tetap kompetitif dan memenuhi standar industri yang ditetapkan oleh OJK.

Langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam meningkatkan kompetensi SDM:

1. Mengikuti pelatihan dan sertifikasi yang diakui OJK, khususnya dalam bidang underwriting, klaim, dan manajemen risiko.
2. Melakukan training internal secara berkala untuk meningkatkan pemahaman tentang regulasi baru dan tren industri.
3. Mendorong tenaga kerja untuk mendapatkan lisensi profesional guna meningkatkan kredibilitas layanan broker.

Dengan memiliki tim yang kompeten dan tersertifikasi, broker asuransi dapat lebih dipercaya oleh klien dan perusahaan asuransi sebagai mitra strategis yang profesional.

• Kolaborasi dengan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

Dalam menghadapi perubahan regulasi, broker asuransi perlu menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan asuransi dan reasuransi yang telah menyesuaikan diri dengan regulasi terbaru. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa broker dapat menawarkan solusi asuransi yang sesuai dengan ketentuan baru dan memberikan nilai tambah bagi klien mereka.

Beberapa bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan:

1. Menjalin kerja sama dengan perusahaan asuransi yang sudah menerapkan digitalisasi dalam layanan polis dan klaim.
2. Memastikan bahwa semua mitra asuransi memiliki kepatuhan terhadap POJK 36/2024, sehingga produk dan layanan yang ditawarkan tetap sesuai dengan regulasi.
3. Berkolaborasi dengan reasuransi global untuk mengakses kapasitas tambahan dalam penyediaan perlindungan yang lebih luas bagi klien.

Dengan membangun jaringan yang kuat, broker asuransi dapat memberikan solusi yang lebih beragam dan terpercaya bagi nasabah mereka.

• Edukasi Nasabah Mengenai Perubahan dalam Asuransi

Sebagai perantara antara nasabah dan perusahaan asuransi, broker memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada klien mengenai dampak dari regulasi baru ini. Banyak perusahaan dan individu mungkin tidak sepenuhnya memahami bagaimana POJK 34/2024 dan POJK 36/2024 akan mempengaruhi polis asuransi mereka. Oleh karena itu, broker harus proaktif dalam menyampaikan informasi dan membantu klien beradaptasi dengan perubahan yang ada.

Cara broker dapat memberikan edukasi kepada nasabah:

1. Menyelenggarakan seminar atau webinar tentang regulasi baru dan implikasinya terhadap polis asuransi.
2. Membuat konten edukatif melalui blog, video, atau media sosial untuk menjelaskan secara sederhana bagaimana regulasi ini berdampak pada bisnis dan individu.
3. Memberikan konsultasi khusus bagi klien yang ingin memahami lebih dalam tentang bagaimana regulasi ini dapat mempengaruhi perlindungan asuransi mereka.

Dengan memberikan edukasi yang tepat, broker asuransi tidak hanya membantu klien memahami perubahan regulasi tetapi juga membangun kepercayaan dan meningkatkan loyalitas nasabah.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Penerapan POJK 34/2024 dan POJK 36/2024 membawa perubahan fundamental dalam industri asuransi, terutama dalam pengembangan SDM, tata kelola perusahaan, dan digitalisasi layanan. POJK 34/2024 menekankan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi yang lebih ketat, sementara POJK 36/2024 memperkuat transparansi, proses klaim, serta digitalisasi operasional perusahaan asuransi. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri asuransi, memastikan profesionalisme di seluruh rantai bisnis, serta mempersiapkan industri menghadapi era digital yang semakin kompetitif.

Bagi broker asuransi, regulasi ini menuntut adaptasi cepat agar tetap relevan. Peran broker kini bukan hanya sebagai perantara, tetapi juga sebagai konsultan strategis yang membantu klien memahami dampak regulasi baru dan memilih perlindungan asuransi yang optimal. Selain itu, broker harus mengadopsi teknologi digital agar lebih efisien, responsif, dan dapat memberikan nilai tambah bagi nasabah dalam ekosistem yang semakin berbasis teknologi.

Rekomendasi bagi Pelaku Industri

• Menyesuaikan strategi bisnis dengan regulasi baru

Perusahaan asuransi dan broker harus memastikan kebijakan, proses operasional, dan tata kelola mereka sesuai dengan ketentuan terbaru.

Peningkatan efisiensi melalui digitalisasi layanan menjadi langkah penting untuk menghadapi tuntutan pasar.

• Penguatan teknologi dan SDM sebagai kunci sukses

Investasi dalam sistem digital seperti InsurTech dan automation untuk meningkatkan kecepatan dan transparansi layanan.

Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi sesuai standar OJK, agar tenaga profesional di industri asuransi lebih berkualitas dan mampu bersaing.

Tulisan ini dipersembahkan oleh LIGASYS, insurance broking system yang telah terbukti efektif dalam membantu broker asuransi meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan layanan kepada klien, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi terbaru. Dengan fitur berbasis digital yang inovatif, LIGASYS menjadi solusi terpercaya bagi broker asuransi yang ingin tetap kompetitif di era digital. 🚀