15 Hal Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Perasuransian Indonesia (LSPPI)

Liga Asuransi – Industri perasuransian Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan sehubungan dengan telah dimulainya kawasan bebas perdagangan dan tenaga kerja ASEAN sejak tahun 2015 lalu. Untuk beberapa jenis industri  para pelaku usaha dari masing-masing negara anggota ASEAN sudah dapat leluasa menjalankan bisnisnya di negara lain dalam kawasan ASEAN.

Tantangan ke depan juga akan semakin berat. Ekonomi 4.0 yang ditandai dengan penggunaan teknologi informasi yang mendominasi kegiatan dunia kerja menuntut kualitas sumber daya manusia Indonesia untuk semakin terampil.

Selanjutnya dalam waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan ada pasar bebas ekonomi Asia dimana pekerja terampil asal China, India dan dari negara maju Asia lainnya akan bebas bekerja di Indonesia dan dimana saja di kawasan Asia.

Sebagai konsekuensinya banyak peluang dan tantangan yang harus dihadapi oleh para tenaga profesional. Di satu sisi, hal ini membuka kesempatan kerja dan peluang usaha  yang luas, namun disisi lain hal membawa ia dampak persaingan yang semakin ketat karena banyaknya pelaku industri asuransi dari negara lain yang masuk ke dalam pasar industri asuransi Indonesia.

Untuk menghadapi persaingan tersebut, para tenaga kerja profesional nasional dan internasional menghendaki tersedianya tenaga kerja yang kompeten di bidangnya. Banyak industri menuntut agar tenaga kerjanya memiliki sertifikat kompetensi yang dapat dipercaya yang diterbitkan oleh lembaga otoritas yang sah.

Di Indonesia sertifikat kompetensi diterbitkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi disingkat (BNSP) adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Badan ini bekerja untuk menjamin mutu kompetensi dan pengakuan tenaga kerja pada seluruh sektor bidang profesi di Indonesia melalui proses sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja, baik yang berasal dari lulusan pelatihan kerja maupun dari pengalaman kerja.

Tugas pokok dan fungsi BNSP sebagai otoritas sertifikasi personel sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, utamanya pasal 4 Ayat 1. Guna terlaksananya tugas sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BNSP dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian lisensi lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud) ditetapkan lebih lanjut oleh BNSP.

Berikut ini beberapa hal yang berkaitan dengan Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di lingkungan industri perasuransian Indonesia yang perlu anda ketahui:

1. Untuk menjawab tantangan diatas maka telah dibentuk LSP-PI (Lembaga Sertifikasi Profesi Perasuransi Indonesia). Para pelaku usaha dan pemangku kepentingan (stakeholders) di bidang perasuransian berkomitmen untuk menciptakan standar mutu kompetensi tenaga perasuransian yang berkualitas dan handal, agar siap dan mampu menghadapi persaingan di era globalisasi. Selain itu, dengan memiliki sertifikasi kompetensi kerja perasuransian, maka yang bersangkutan akan mendapatkan bukti pengakuan tertulis sesuai dengan standar kompetensi kerjanya, baik secara nasional dan atau internasional.
2. LSP-PI didirikan 09 tanggal 8 Mei 2014 dan berdomisili di Graha APPARINDO, Rukan Sudirman Park, Blok C-25, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 35, Jakarta Pusat 10220. Pembentukan LSP-PI didukung oleh Asosiasi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APARI) dan Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APPARINDO).

1. Maksud dan tujuan pendirian LSP-PI adalah untuk melaksanakan sertifikasi bidang perasuransian, guna meningkatkan kualitas dan kemampuan profesionalisme para peserta uji melalui uji kompetensi berdasarkan standar sesuai dengan ruang lingkup yang diusulkan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi LSP-PI, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya dapat menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai serta norma-norma yang berlaku pada tempat melaksanakan tugas.
2. Di dalam industri perasuransian, kegiatan usaha yang menyangkut jasa konsultasi dan keperantaraan asuransi terdiri dari Usaha Pialang Asuransi dan Usaha Pialang Reasuransi. Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Usaha Pialang Asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta. Sedangkan Usaha Pialang Reasuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah. Adapun orang yang bekerja pada Perusahaan Pialang Asuransi disebut Pialang Asuransi; dan orang yang bekerja pada Perusahaan Pialang Reasuransi disebut Pialang Reasuransi.
3. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan skema pengembangan standar kompetensi bidang perasuransian, termasuk bidang Usaha Pialang Asuransi dan Usaha Pialang Reasuransi guna dapat memenuhi tuntutan dari otoritas industri jasa asuransi, masyarakat, dan praktisi di bidang perasuransian yang diakui secara nasional dan internasional. Dengan disusunnya Skema Sertifikasi ini diharapkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Usaha Pialang Asuransi dan Usaha Pialang Reasuransi khususnya dan industri perasuransian umumnya dapat lebih terampil, memiliki pengetahuan cukup, menumbuhkan sikap kerja profesional, dan integritas yang baik, serta mampu bersaing secara nasional/internasional dan para pelaku asuransi dari negara lain dapat disetarakan dengan kompetensi profesional bidang perasuransian di Indonesia.
4. Merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, bahwa pengembangan program pelatihan kerja yang disusun berdasarkan SKKNI harus disesuaikan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Sedangkan menurut Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, bahwa KKNI disusun berdasarkan jenjang kualifikasi kompetensi kerja dari terendah sampai tertinggi. Selanjutnya, Skema Sertifikasi ini disusun dengan mengacu kepada SKKNI dimaksud dan Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 201 Tahun 2014. Dengan demikian, Skema Sertifikasi Tenaga Pialang Asuransi ini menjadi pedoman dalam melaksanakan program sertifikasi profesi Tenaga Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi.
5. Lembaga Sertifikasi Profesi Perasuransian Indonesia (LSP-PI) adalah lembaga sertifikasi yang bersifat independen dan profesional di dalam menyelenggarakan sertifikasi kompetensi bagi profesi perasuransian dan menjadi rujukan profesionalisme bagi tenaga kerja industri perasuransian di Indonesia.
6. LSP-PI bertugas mengembangkan standar kompetensi, menetapkan skema sertifikasi kompetensi dan tempat uji kompetensi (TUK) di bidang perasuransian, serta memiliki tanggung jawab administrasi dan teknis atas implementasi, pembinaan dan pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi kompetensi.
7. Dengan adanya LSP-PI yang berbasis pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang perasuransian, diharapkan agar industri perasuransian dapat berintegritas, berkualitas dan berkembang sesuai yang diharapkan.
8. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka LSP-PI melakukan fungsi dan tugas kegiatan sebagai berikut:

• Menyusun dan mengembangkan skema sertifikasi;
• Membuat perangkat asesmen dan uji kompetensi;
• Menyediakan tenaga penguji (asesor);
• Melaksanakan sertifikasi;
• Melaksanakan surveilan pemeliharaan sertifikasi;
• Menetapkan persyaratan, memverifikasi dan menetapkan Tempat Uji Kompetensi;
• Memelihara kinerja asesor dan Tempat Uji Kompetensi;
• Mengembangkan pelayanan sertifikasi;
• Melaksanakan kegiatan kehumasan (promosi dan publikasi) LSP-PI.

Wewenang LSP-PI antara lain:

• Menerbitkan sertifikasi kompetensi sesuai pedoman BNSP;
• Mencabut atau membatalkan sertifikasi kompetensi;
• Memberikan sanksi kepada asesor dan Tempat Uji Kompetensi yang melanggar aturan;
• Mengusulkan skema baru;
• Mengusulkan dan atau menetapkan biaya uji kompetensi.

1. Lembaga Sertifikasi Profesi Perasuransian Indonesia (LSPPI) melaksanakan sertifikasi di bidang perasuransian berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 23 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun Bukan Jaminan Sosial Wajib Bidang Perasuransian, SKKNI tersebut berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi, dan sertifikasi profesi.

1. Jenis Kemasan: KKNI

1. Jumlah Assessor

Hingga saat ini LSP-PI mempunyai sekitar 40 orang assessor yang sudah bersertifikat dan mempunyai kwalifikasi untuk menguji asesi untuk level 5, 6 dan 7

1. Jumlah pemegang sertifikat

Hingga saat ini LSP-PI telah berhasil melakukan assessment dan memberikan sertifikat untuk semua level (5, 6 dan 7) sebanyak lebih dari 850 dan masih terus memproses yang baru.

1. Proses Sertifikasi Baru

LSP-PI bekerjasama dengan TUP Widya Dharma terus melakukan proses sertifikasi kepada calon asesi baru, atau untuk kenaikan level. Bagi Anda yang berminat silahkan untuk menghubungi TUK Widya Dharma.

LSP-PI terus meningkatkan kualitas kerja dengan melakukan pengembangan silabus, KKNI, perbaikan administrasi dengan mengikuti petunjuk dan pengarahan dari BNSP, OJK, APPARINDO, APARI dan lembaga lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan mengenai LSP-PI semoga Anda dapat memahami fungsi dan tanggung jawab dari LSP-PI dalam memberikan sertifikasi kepada tenaga profesi di bidang industri asuransi.

Kepada calon asesi untuk segera mendaftarkan diri agar bisa memenuhi kwalifikasi tenaga ahli yang disyarakatkan oleh OJK.

—

Tulisan ini dipersembahkan oleh LIGASYS penyedia Integrated Insurance Broking System untuk direct broker dan reinsurance broker. LIGASYS sangat membantu untuk menyederhanakan proses dan membuat laporan sesuai dengan ketentuan. Saat ini LIGASYS sudah digunakan oleh beberapa perusahaan broker dan broker reasuransi.

Untuk informasi lebih lengkap tentang LIGASYS hubungi Jamil General Manager di 08129616310, 081286300922 dan email muhamad.jamil@ligasys.co.id