Liga Asuransi – Sidang pembaca yang luar biasa, apa kabar? Berbeda dengan tulisan sebelumnya, kali ini kita akan membahas mengenai resiko yang dihadapi oleh Direktur perusahaan atau yang lebih sering Dewan Direksi atau Board of Director (BOD).
Seperti kita ketahui bahwa saat ini pengawasan terhadap anggota direksi perusahaan oleh pemerintah dan penegak hukum semakin ketat. Hal ini karena semakin rumitnya tugas dan tanggung jawab yang dihadapi oleh BOD di dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Selain menjalankan tugas utamanya sebagai penyelenggara kegiatan perusahaan sesuai dengan amanat pemegang saham yaitu untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. BOD juga dituntut untuk selalu bekerja dengan benar dan mengikuti semua peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh penguasa.
Secara hukum, direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atau dihukum baik secara pidana maupun perdata bila Ia menyebabkan kerugian bagi Perseroan, yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaiannya. Direksi dapat dikatakan bersalah atau lalai bila tidak melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan RUPS, dan anggaran dasar. Namun, bila Perseroan mengalami kerugian saat Direksi telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan batasan-batasan yang berlaku (peraturan perundang- undangan, keputusan RUPS, dan anggaran dasar), maka Ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum.
Pengertian Direksi menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dapat diikuti sebagai berikut:1
“Direksi adalah Orang Perorangan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”
Berdasarkan rumusan pasal di atas, maka dapat dipahami bahwa Direksi memiliki beberapa tugas di antaranya adalah melakukan kepengurusan serta melakukan perwakilan bagi perusahaan. Mengingat pengaturan pada Pasal 92 angka (1) – (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Direksi bertugas untuk mengurus perusahaan/perseroan, yang antara lain meliputi pengurusan sehari-hari, yang pada pokoknya mengatur sebagai:2
Tugas seorang Direksi dalam melakukan pengurusan atas suatu perusahaan tidak selalu ditentukan oleh keputusan RUPS,3 namun, sebagai organ Perseroan yang melakukan pengurusan Perseroan, pada dasarnya seorang Direksi memahami dengan jelas kebutuhan pengurusan Perseroan.
Bila terdapat lebih dari 1 (satu) Direksi, maka pengurusan Perseroan dilakukan secara tanggung renteng, hal demikian yang dikenal dengan tanggung jawab kolegial.5 Selain dari melakukan pengurusan Perseroan, tugas serta tanggung jawab seorang Direksi adalah untuk mewakili Perseroan, yang mana dalam pengoperasionalan
Untuk mengetahui resiko-resiko apa saja yang dihadapi oleh setiap Direktur dan pejabat perusahaan, kami akan mengurainya satu persatu.
Direksi dan pejabat perusahaan dapat dituntut karena berbagai alasan yang terkait dengan peran mereka dalam menjalankan perusahaan, termasuk:
- Pelanggaran kewajiban fidusia yang mengakibatkan kerugian finansial atau kebangkrutan
- Presentasi yang salah dari laporan aset perusahaan
- Penyalahgunaan dana perusahaan
- Penipuan
- Kegagalan untuk mematuhi ketentuan hukum
- Pencurian kekayaan intelektual dan perburuan pelanggan saingan
- Kurangnya tata kelola perusahaan
- Tindakan ilegal atau keuntungan ilegal umumnya tidak ditanggung oleh asuransi
Oleh karena itu setiap Direktur perusahaan agar senantiasa berhati-hati di dalam menjalankan roda perusahaan. Selain berusaha mengejar keuntungan yang maksimal untuk perusahaan akan tetapi tetap memperhatikan peraturan, undang-undang peraturan pemerintah, etika bisnis, kesejahteraan karyawan dan hak-hak pihak-pihak lain yang berhubungan dengan perusahaan seperti pemasok, distributor, agent dan lain-lain.
Solusi terbaik untuk mengatasi resiko-resiko tersebut adalah dengan memiliki polis asuransi Director and Officer (D&O). Untuk melindungi dirinya, setiap Direktur sebaiknya memastikan agar perusahaan tempat mereka bertugas sudah mempunyai polis asuransi D&0, jika belum mereka sendiri yang mengurusnya untuk kepentingan perusahaan.
Asuransi D&O dapat melindungi setiap anggota direksi dan pejabat perusahaan dari berbagai tuntutan yang ditujukan kepada mereka baik yang datang dari dalam perusahaan maupun yang dari luar perusahaan.
Dengan adanya polis asuransi D&O maka Direktur mempunyai perlindungan diri dari kesulitan yang timbul yang berada di luar kendalinya. Perlu diketahui bahwa setiap tuntutan tersebut tidak semuanya menjadi tanggung jawab perusahaan akan tetapi juga menjadi tanggung jawab pribadi. Polis asuransi D&O juga memberikan ketenangan kepada anggota direksi untuk menjalankan tugasnya.
Bagaimana cara mengurus asuransi D&O?
Untuk mengurus Jaminan asuransi D&O ini tidak sederhana. Ia membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang masalah asuransi dan masalah hukum. Oleh karena itu selalu gunakan jasa broker asuransi yang berpengalaman.
Cara terbaik adalah dengan menggunakan jasa perusahaan broker asuransi. Pialang asuransi adalah ahli asuransi yang menguasai seluk-beluk asuransi, memiliki sertifikat keahlian dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Broker asuransi ada di pihak Anda, membantu Anda mulai dari merancang polis asuransi dan bernegosiasi dengan perusahaan asuransi untuk mendapatkan jaminan terbaik. Tugas utama broker asuransi adalah membantu Anda jika terjadi klaim.
Salah satu broker asuransi yang berpengalaman adalah L&G Insurance Broker. Untuk semua kebutuhan asuransi Anda hubungi L&G sekarang!
—
Mencari Produk Asuransi? Hubungi Kami Sekarang Juga
HOTLINE L&G 24JAM: 0811-8507-773 (Call – Whatsapp – SMS)
website: lngrisk.co.id
E-mail: customer.support@lngrisk.co.id
—
Kenapa Broker Asuransi sering juga disebut sebagai Advocate asuransi?
